.png){kind=logo}
Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum
AbstractThe implementation of the General Elections (General Elections) is generally regulated in Article 22E of the 1945 Constitution. Elections are a benchmark for dignified democratization and as a means of channeling human rights of citizens who are very principled. The right to vote as a human right is an important part of the principle of popular sovereignty which is reflected in the principles of democracy and becomes the main foundation in the state as outlined in the constitution. The main objective of laying people's sovereignty is the appreciation and assessment of the right of the people to choose and determine the direction of the life of the state with the aim of ensuring shared prosperity. Determination of voters (DPT) carried out by the General Election Commission (KPU) is part of a series of electoral systems which have an important position in the implementation of elections. Where the authority of the KPU above is emphasized in the Act No. 7 of 2017 Election Law.
Keywords: General Elections, People, Democracy, and Permanent Voters List |
Full Text:
References
Buku :
Dian Bakti Setiawan, Pemberhentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2017.
Ibnu Tricahyono, Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemisahan Pemilu Nasinal Dan Lokal, In trans Publishing, Malang, 2019.
Muhadan Labolo, Teguh Ilham, Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia” Teori, Konsep Dan Isu Strategis, Rajawali Press, Jakarta. 2017.
Zainal Arifin Hoesein, Arifudin, Penetapan Sistem Pemilihan Umum, Rajawali Pers. Depok, 2017.
Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsi, dkk, Demokrasi, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Hibah Pembelajaran Non Konvensional, 2012.
Moh Kusnadi, Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti Jakarta, 1988.
Pataniari Siahan, Politik Hukum Pembentukan Undang Undang Pasca Amandemen UUD 1945, Konpress, Jakarta, 2012.
William Liddle, Revolusi Demokratisasi di Indonesia dari Luar, Nalar, Freedom Institute, Jakarta 2015
M. Taufik, Meogono, Moralitas Penegak Hukum dan Advokat Profesi Sampah, JP Books, Surabaya, 2007
Johnny Ibrahim, Teory Dan Metodologi Penelitian Hukum Norma, Bayumedia Publising. Malang, 2019
Robiyan arifin, Problematika Hukum Dalam Pemilukada, Pena salsabila Putra Pratama. Surabaya, 2013
Nanang nugraha, Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daera, Refika Aditama, Bandung, 2013
Adnan Buyung Nasution, Perlindungan dan Jaminan Hak Azasi Manusia, (Politik dan HAM), Pustaka Delta Press, Jakarta 2014
Firmanzah, Persaingan Legitimasi Kekuasaan, Dan Marketing Politik, Pembelajaran Pemilu 2009, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010
Zubakhrum, Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi Di Indonesi, Pustaka Kemang, Jakarta 2016.
Kansil, christine, Hukum Tatanegara Republik Indonesi, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
Ibramsyah Amirudin, Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
Indra Pahlevi, Sistem pemilu di indonesia antara Proporsional dan mayoritarian, P3DI dan Azza Grafika, Jakarta, 2015
Eko Handoyo, Ngabiyanto, dkk, Pemilu Untuk Pemula, Sistem dan Peserta Pemilihan Umum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013
Fadli Ramadhanil, Veri Junaidi, Dkk, Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu, Kemitaraan Partnership dan Perludem, Jakarta 2015
Arif rahman Hakim, Purwanto, Ruslan Hidayat, Inovasi Pemilu, Mengatasi Tantangan Memanfaatkan Peluang, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 2017
Masyukurudin Hafidz, Usep Hasan Sadikin, Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015-2017, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 2017
Jeff Heyness, Demokrasi Dan Masyarakat Sipil Di Dunia Ketiga, Obor, Jakarta , 2000
Arbi Sanit, Perwakilan Politik Di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1985
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2013
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta 2016
Mukthie Fadjar, Pemilu, Perselihan hasil Pemilu dan Demokrasi, Setara Press, Malang 2013.
Lukman Hakim, Kerangka Politik Hukum Di Indonesia,( Membangun Negara Hukum yang Bermartabat), Setara Press, Malang 2013.
Jurnal/Artikel/Makalah
Bambang Sugianto, Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Jurnal Al’adl, Volume IX Nomor 3 Desember, 2017.
Faisal Rahman, Meneropong Integritas Penyelenggara Pemilu, Jurnal Ide, KPU, Volume 13, November 2016
Sun Fatayati, Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas, Jurnal Relevansi, Volume 28, Januari, 2017.
Prayudi, Mengapa Masalah DPT Terus Terjadi?, Jurnal Info Singkat, PusaPenelitian, Badan Keahlian DPR RI, volume x, september, 2018.
Demas Brian Wicaksono, Pemilihan Kepala Daerah Berdasar Atas Undang –Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Program studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember, 2014
Daud M Liando, Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat, Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum,Volume 3 No 2, Oktober 2016.
Iwan Mahendra, Implementasi Kebijakan Pendataan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang 2013, Jurnal Reformasi, Volume 8, Nomor 1, 2018.
Dudi Warsudin, Optimalisasi Kpu Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu, Jurnal Ilmu Hukum Ligitasi, Volume 14, No 2 Oktober 1995
Iwan Rachmat Soetijono, Kewenangan Menyusun Daftar Pemilih Secara Otonom Oleh Komisi Pemilihan Umum, Majalah Ilmiah, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2010
Amsori, Penyuluhan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Guna Meningkatkan Partisipasi Hak Pilih Pada Pemilihan Gubernur Dki Jakarta Tahun 2017, Jounal of empowerment, volume 1, juni 2017
Sarbaini, Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum, Jurnal Inovatif, Volume VIII, No 1 Januari 2017
Khairul Fahmi, Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislati, Jurnal Konstitusi, Volume 7, No 3, Juni 2010
Maslekah Pratama Putri, Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timu, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 30, April 2016
Aminah, Analisis Penerapan Sistem Proposional Dan Sistem Distrik Dalam Pemilihan Umum Untuk Penyedederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Negara Hukum, Jurnal Yustisia Volume 1, Nomor 2, Agustus 2012
Peraturan Perundang – Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Pemilu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang
Penyusuan Daftar Pemilih dalam Negeri dalam penyelengaraan pemilihan umum.
PKPU No 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih
Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-VII/2009 tentang
pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XII/2015 Tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturanPemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota
Internet:
https://www.nasional.tempo.co/amp/KPU diminta tetap mendata pemilih meski telah tetapkan dpt.
Putusan mahkamah konstitusi Nomor : 102/PUU-VII/2009, Bagian
https://diy.kpu.go.id/web/2016/12/19/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum/
https://kolom.tempo.co/read/1179936/prospek-partisipasi-pemilih
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemilihan%20umum
Indek demokrasi indonesia yang di terbitkan atas kerjasama bapenas, kementerian dalam negeri, BPS dan UNDP, 2013
| 10.33650/lsj.v1i1.2049 |
|
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Ahmad Zairudin
