Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum



Authors (s)


(1) * Ahmad Zairudin   (Universitas Nurul Jadid, Probolinggo)  
        Indonesia
(*) Corresponding Author

Abstract


The implementation of the General Elections (General Elections) is generally regulated in Article 22E of the 1945 Constitution. Elections are a benchmark for dignified democratization and as a means of channeling human rights of citizens who are very principled. The right to vote as a human right is an important part of the principle of popular sovereignty which is reflected in the principles of democracy and becomes the main foundation in the state as outlined in the constitution. The main objective of laying people's sovereignty is the appreciation and assessment of the right of the people to choose and determine the direction of the life of the state with the aim of ensuring shared prosperity. Determination of voters (DPT) carried out by the General Election Commission (KPU) is part of a series of electoral systems which have an important position in the implementation of elections. Where the authority of the KPU above is emphasized in the Act No. 7 of 2017 Election Law.

 

Keywords:  General Elections, People, Democracy, and Permanent Voters List





Full Text: PDF



References


Buku :

Dian Bakti Setiawan, Pemberhentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Ibnu Tricahyono, Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemisahan Pemilu Nasinal Dan Lokal, In trans Publishing, Malang, 2019.

Muhadan Labolo, Teguh Ilham, Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia” Teori, Konsep Dan Isu Strategis, Rajawali Press, Jakarta. 2017.

Zainal Arifin Hoesein, Arifudin, Penetapan Sistem Pemilihan Umum, Rajawali Pers. Depok, 2017.

Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsi, dkk, Demokrasi, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Hibah Pembelajaran Non Konvensional, 2012.

Moh Kusnadi, Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti Jakarta, 1988.

Pataniari Siahan, Politik Hukum Pembentukan Undang Undang Pasca Amandemen UUD 1945, Konpress, Jakarta, 2012.

William Liddle, Revolusi Demokratisasi di Indonesia dari Luar, Nalar, Freedom Institute, Jakarta 2015

M. Taufik, Meogono, Moralitas Penegak Hukum dan Advokat Profesi Sampah, JP Books, Surabaya, 2007

Johnny Ibrahim, Teory Dan Metodologi Penelitian Hukum Norma, Bayumedia Publising. Malang, 2019

Robiyan arifin, Problematika Hukum Dalam Pemilukada, Pena salsabila Putra Pratama. Surabaya, 2013

Nanang nugraha, Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daera, Refika Aditama, Bandung, 2013

Adnan Buyung Nasution, Perlindungan dan Jaminan Hak Azasi Manusia, (Politik dan HAM), Pustaka Delta Press, Jakarta 2014

Firmanzah, Persaingan Legitimasi Kekuasaan, Dan Marketing Politik, Pembelajaran Pemilu 2009, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010

Zubakhrum, Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi Di Indonesi, Pustaka Kemang, Jakarta 2016.

Kansil, christine, Hukum Tatanegara Republik Indonesi, Rineka Cipta, Jakarta, 2000

Ibramsyah Amirudin, Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008

Indra Pahlevi, Sistem pemilu di indonesia antara Proporsional dan mayoritarian, P3DI dan Azza Grafika, Jakarta, 2015

Eko Handoyo, Ngabiyanto, dkk, Pemilu Untuk Pemula, Sistem dan Peserta Pemilihan Umum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013

Fadli Ramadhanil, Veri Junaidi, Dkk, Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu, Kemitaraan Partnership dan Perludem, Jakarta 2015

Arif rahman Hakim, Purwanto, Ruslan Hidayat, Inovasi Pemilu, Mengatasi Tantangan Memanfaatkan Peluang, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 2017

Masyukurudin Hafidz, Usep Hasan Sadikin, Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015-2017, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 2017

Jeff Heyness, Demokrasi Dan Masyarakat Sipil Di Dunia Ketiga, Obor, Jakarta , 2000

Arbi Sanit, Perwakilan Politik Di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1985

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2013

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta 2016

Mukthie Fadjar, Pemilu, Perselihan hasil Pemilu dan Demokrasi, Setara Press, Malang 2013.

Lukman Hakim, Kerangka Politik Hukum Di Indonesia,( Membangun Negara Hukum yang Bermartabat), Setara Press, Malang 2013.

Jurnal/Artikel/Makalah

Bambang Sugianto, Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Jurnal Al’adl, Volume IX Nomor 3 Desember, 2017.

Faisal Rahman, Meneropong Integritas Penyelenggara Pemilu, Jurnal Ide, KPU, Volume 13, November 2016

Sun Fatayati, Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas, Jurnal Relevansi, Volume 28, Januari, 2017.

Prayudi, Mengapa Masalah DPT Terus Terjadi?, Jurnal Info Singkat, PusaPenelitian, Badan Keahlian DPR RI, volume x, september, 2018.

Demas Brian Wicaksono, Pemilihan Kepala Daerah Berdasar Atas Undang –Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Program studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember, 2014

Daud M Liando, Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat, Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum,Volume 3 No 2, Oktober 2016.

Iwan Mahendra, Implementasi Kebijakan Pendataan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang 2013, Jurnal Reformasi, Volume 8, Nomor 1, 2018.

Dudi Warsudin, Optimalisasi Kpu Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu, Jurnal Ilmu Hukum Ligitasi, Volume 14, No 2 Oktober 1995

Iwan Rachmat Soetijono, Kewenangan Menyusun Daftar Pemilih Secara Otonom Oleh Komisi Pemilihan Umum, Majalah Ilmiah, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2010

Amsori, Penyuluhan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Guna Meningkatkan Partisipasi Hak Pilih Pada Pemilihan Gubernur Dki Jakarta Tahun 2017, Jounal of empowerment, volume 1, juni 2017

Sarbaini, Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum, Jurnal Inovatif, Volume VIII, No 1 Januari 2017

Khairul Fahmi, Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislati, Jurnal Konstitusi, Volume 7, No 3, Juni 2010

Maslekah Pratama Putri, Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timu, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 30, April 2016

Aminah, Analisis Penerapan Sistem Proposional Dan Sistem Distrik Dalam Pemilihan Umum Untuk Penyedederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Negara Hukum, Jurnal Yustisia Volume 1, Nomor 2, Agustus 2012

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Pemilu (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang

Penyusuan Daftar Pemilih dalam Negeri dalam penyelengaraan pemilihan umum.

PKPU No 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih

Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-VII/2009 tentang

pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XII/2015 Tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturanPemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota

Internet:

https://www.nasional.tempo.co/amp/KPU diminta tetap mendata pemilih meski telah tetapkan dpt.

Putusan mahkamah konstitusi Nomor : 102/PUU-VII/2009, Bagian

https://diy.kpu.go.id/web/2016/12/19/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum/

https://kolom.tempo.co/read/1179936/prospek-partisipasi-pemilih

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemilihan%20umum

Indek demokrasi indonesia yang di terbitkan atas kerjasama bapenas, kementerian dalam negeri, BPS dan UNDP, 2013


Article View

Abstract views : 21 times | PDF files viewed : 16 times



Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Legal Studies : Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Published by Law Department, Social and Humanities Faculty of Nurul Jadid University, Probolinggo, East Java, Indonesia.