KEABSAHAN PUTUSAN HUKUM BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILU



Authors (s)


(1) * Mushafi Mushafi   (Universitas Nurul Jadid, Probolinggo)  
        Indonesia
(2)  Ragil Budiarso   (Universitas Nurul Jadid, Probolinggo)  
        Indonesia
(3)  Muhammad Rofiqi   (Universitas Nurul Jadid, Probolinggo)  
        Indonesia
(*) Corresponding Author

Abstract


This study will discuss the validity of the Bawaslu's decision on election violations. Because, according to preliminary findings, with the issuance of Law No. 7 of 2017 the position of Bawaslu is stronger. In this Law, Bawaslu in handling election disputes can not only provide recommendations to the KPU but also provide or make decisions that must be implemented by the parties. This means that Bawaslu currently has broader authority in handling election cases such as administrative violations and other violations. Then how is the validity of the legal decision from the Bawaslu? The method used in this research is in the category of normative legal research with a statute approach and a conceptual approach.

Keywords: Legislation, Bawalu Decisions, Election Violation





Full Text: PDF



References


Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,

Ahmad Jukkari, 2021. Perkembangan Sistem Pengawasan Pemilu Di Indonesia, (JPW) Jurnal Politik Walisongo Vol. 3, No 1, 1-20;

Dahlan Sinaga, 2018. Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, Bandung ; Nusa Media.

Dyah Ochtorina Susanti & Aan Efendi, 2014. Penelitian Hukum (legal research), Jakarta: Sinar Grafika,

IDEA, 2016. Desain Sistem Pemilu : Buku Panduan Baru Internasional IDEA Jakarta Selatan : Perludem.

Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, 2008. Metode Penelitian; memberi bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metode Penelitian serta Di harapkan dapat pelaksanakan penelitian dengan langkah- langkah yang benar, Jakarta:Bumi Aksara,

Mukthie Fadjar. 2013. Pemilu perselisihan hasil Pemilu dan Demokrasi (membangun Pemilu legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah & penyelesaian perselisihan hasil Pemilu secara demokratis). Malang: Setara Press.

Musfialdi, 2012. Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia, Jurnal Sosial Budaya Vol. 9 No.1 Januari – Juli

Ratna Dewi Pettalolo, 2019. Penanganan Penindakan Pelanggaran Pemilu Oleh Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Jakarta: Bawaslu RI,

Uu Nurul Huda, 2018. Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia, Bandung ; Fokusmedia.

Veri Junaidi, 2013. Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pegawasan Pemilu, Jakarta Selatan ; Perludem.

Zainal Arifin Mochtar, 2016. Lembaga Negara Independen, Depok : PT. Rajagrafindo Persada.

Saifuddin Azmar, 2001. Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset,

Soerjono Soekanto, 1999. Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1999;

Jurnal Ilmiah

Nofi Sri Utami, Problematika Pola Penyelesaian Persoalan Pemilu (Pelanggaran & Sengketa) Yang Terpisah Pisah, Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu www. Journal.kpu.go.id

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar RI 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.


Article View

Abstract views : 39 times | PDF files viewed : 22 times



Refbacks

  • There are currently no refbacks.



Legal Studies Journal
P-ISSN: 2797-3522E-ISSN: 2797-6386
Published by Law Department, Social and Humanities Faculty of Nurul Jadid University, Probolinggo, East Java, Indonesia.