KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN JINAYAT DI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

Abstract

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam atau yang dikenal dengan Provinsi Aceh merupakan suatu Provinsi yang mendapat perlakuan khusus dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Hak Otonomi Khusus  Bagi  Provinsi Daerah  Istimewa Aceh  Sebagai Provinsi  Nanggroe Aceh Darussalam. Lahirnya UU tersebut tak lepas daripada Sejarah, Nilai-nilai agama yaitu Syari’at Islam yang begitu kental,  dan adat budaya  berlandaskan norma-norma hukum islam yang hidup di dalam masyarakat aceh yang sangat kuat, serta posisi geografis Provinsi Aceh merupakan pertimbangan utama Pemerintah Pusat dalam memberikan hak otonomi khusus bagi Provinsi Aceh. Jenis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Kesimpulannya Menurut pendapat ahli hukum Husni Mubarak, dosen doktoral bidang studi Hukum Syariah dari Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,  korban perkosaan sering mengalami dampak psikologis dan trauma yang mengakibatkan mereka sulit menungkapkan apa yang terjadi pada diri mereka. Selain itu terdapat pasal yang masih dianggap bermasalah yaitu terduga pelaku perkosaan bisa dibebaskan dari jerat hukum hanya dengan melakukan sumpah sebanyak lima kali, seperti yang tertera di Pasal 55 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.