URGENSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA MENDIRIKAN BPR SYARIAH
AbstractThe purpose of this study is to analyze the urgency of the Regency / City Government in Indonesia to establish a Sharia Rural Bank in the era of regional autonomy in order to improve the standard of living of the people and increase the receipt of Regional Original Revenues (PAD). Before the birth of Sharia Rural Banks in Indonesia, the public was first familiar with the People's Credit Bank (BPR). According to Law No. 21 of 2008 stated that BPR is a conventional bank that in its activities does not provide services in payment traffic. Where conventional BPRs still apply interest systems in their operations. Sharia Rural Bank (BPRS) is a bank that conducts business activities based on Sharia principles in which its activities do not provide services in payment traffic. Law (UU) No. 21/2008 concerning Sharia Banks has specifically regulated the existence of Sharia Banks in Indonesia. The law complements and perfects Law No. 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law No. 10 of 1998 which has not been specific so it needs to be specifically regulated in a separate Act. According to Article 18 of Law No. 21 of 2008, Sharia Banks consist of Sharia Commercial Banks and Sharia People Financing Banks. There are several objectives expected from the establishment of Sharia Rural Banks in the economy, especially in the regions (Regency / City), which are as follows: 1. Improving the economic prosperity of Muslims, especially those in economically weak groups who are generally located in rural areas. 2. Increase employment, especially at the sub-district level so as to reduce the flow of urbanization. 3. Fostering the spirit of ukhuwah Islamiyah through economic activities in order to increase income per capita towards an adequate quality of life. 4. To accelerate the rotation of economic activity, especially the real sector in the regions |
Full Text:
References
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah
Undang-Undang nomer 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Badan Pusat Statistik Kota Ternate, Kota Ternate Dalam Angka 2018.
Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, Kota Mojokerto Dalam Angka 2018.
Ahmad Huseini, Uus. ‘Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol. 7, 1, (2017) : 49-62.
Al Arif, Nur Rianto. Lembaga Keuangan Syariah Suatu kajian Teoritis Praktis. Bandung : CV. Pustaka Setia (2012).
Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah Dari Teori ke Praktek. Jakarta : Gema Insani (2011).
Muhammad. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta : UPP AMP, 2002.
Muhammad. Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta : PT. Radja Grafindo Perkasa, 2014.
Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis (Otoritas Jasa Keuangan). ‘Potensi Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Dari Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Sektor Prioritas Ekonomi Pemerintah’. Otoritas Jasa Keuangan, 2015.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842).
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
| 10.33650/profit.v3i2.893 |
|
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Temmy Wijaya
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Published by Islamic Faculty of Nurul Jadid University, Probolinggo, East Java, Indonesia.