Adjie, H. (2007). Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU. No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Refika Aditama .
Anand, G. (2018). Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia. Prenadamedia Grup.
Andasasmita, K. (1983). Notaris Selayang Pandang. Bandung Alumni.
Andriani, S. (2024). LARANGAN PUBLIKASI/PROMOSI DIRI NOTARIS DALAM KODE ETIK (STUDI TERHADAP KONTEN TIK TOK NOTARIS). Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik’s, 6.
Aryawardhana, T. (2025). TANGGUNG JAWAB PENYIMPANAN ARSIP PROTOKOL NOTARIS DARI NOTARIS LAIN YANG WAKTU PENYERAHAN BERUMUR LEBIH DARI 25 TAHUN YANG DITOLAK OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004. Jurnal Penelitian Hukum Galunggung, 2(1).
Erni. (2022, August 10). MPW dan MPD Notaris. Kanwil Kementrian Hukum Dan HAM NTB.
Gustian, E. (2022). Kepastian Hukum atas Penyimpanan Protokol Notaris secara Digital (Suatu Urgensi Politik Hukum Kenotariatan) [Tesis]. Universitas Andalas.
Hably, R. U., & Djajaputra, G. (2019). KEWENANGAN NOTARIS DALAM HAL MEMBUAT AKTA PARTIJ (CONTOH KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1003 K/PID/2015). Jurnal Hukum Adigama, 2(2), 482. https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6562
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. PT. Bina Ilmu.
Hasan, R. E. (2024). Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Dalam Mengeluarkan Salinan Minuta Akta Yang Terdegradasi. OFFICIUM NOTARIUM, 4(2).
Huda, N. (2022). Peran Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan (Bphtb) Secara Online Di Kota Padang. Jurnal Notarius, 1(2), 272.
Hukum, J., Sosial, I., Ibrahim, M., & Rizki, S. (2025). Kewenangan dan Pertanggungjawaban Notaris dalam Proses Pembentukan Perseroan Terbatas. 4(September).
Kaligis Fainnadya Shanvieta Britney, Aling, D. F., & Lembong, R. R. (2022). ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARISTERHADAP MALPRAKTEKDALAM PEMBUATAN AKTA. LEX ADMINISTRATUM, 2(1).
Khairunnisa, A. K. (2024). Urgensi Peraturan Protokol Notaris Yang Menolak Serah Terima Protokol Dari Notaris Lain. RIO LAW JURNAL, 1(2).
Kombo, E. S., Baftim, F., & Gerungan, A. E. (2023). KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN PENGAWASAN NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014. Lex Privatum, 11(5).
Latifa, S., Khairani, & Syofyan, S. (2025a). Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Dikota Padang). Unes Journal of Swara Justisia, 9(1), 93–106. https://doi.org/10.31933/5s2e4b11
Latifa, S., Khairani, & Syofyan, S. (2025b). Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Dikota Padang). Unes Journal of Swara Justisia, 9(1), 93–106. https://doi.org/10.31933/5s2e4b11
Listyarini, D. (2019). Pertanggungjawaban Para Pihak terhadap Protokol Notaris sebagai Arsip Negara. Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum, 53(2), 446–461. https://doi.org/10.14421/ajish.v53i2.598
Merdekawati, M. (2023). Pelaksanaan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Gabungan Kabupaten Pengandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis Dalam Pemeriksaan Laporan Pengaduan Masyarakat. Recital, 5(2).
Mertokusumo, S. (2011). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Universitas Atmajaya.
Naini, R., Usanti, T. P., & Sukardi, S. (2023). Pembentukan Peraturan Presiden Sebagai Aturan Pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Untuk Perlindungan Anak Luar Kawin. Notaire, 6(3), 413–436. https://doi.org/10.20473/ntr.v6i3.51349
Notodisoerjo, R. S. (1993). Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan. PT Raja Grafindo Persada.
Prajitno, A. A. A. (2018). Apa dan Siapa Notaris di Indonesia. Putra Media Nusantara.
Purwito, E. (2023). KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK GULA PASIR KADALUARSA DI KOTA SURABAYA. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 13(1), 109–129. https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152
Rahardjo, S. (2012). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.
Rizqy, M. F. (2017). IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERKAIT PERLINDUNGAN HAK ANAK. Yuridika, 30(2), 278. https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4652
Sesung, R., Sufi, F. P., Kartini, R., & Tanu, J. (2017). Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris. R.A.De.Rozarie.
Setiawan, W. (1993). Kedudukan dan Keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum dan PPAT Dibandingkan dengan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional,.
Sholikhah, A. (2022). Tanggung Jawab PPAT Penerima Protokol Terhadap Akta PPAT Pemberi Protokol Yang Digugat Di Pengadilan. Jurnal Hukum Tora, 8(4), 330.
Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2011). Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Mandar Maju.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singka. Raja Grafindo.
Tobing, G. H. S. L. (1996). Peraturan Jabatan Notaris. Erlangga.
Wardani, R., & Irianto, A. (2021). Penyimpanga n Yang Dilakukan Majelis Pengawas Daerah Terkait Penyerahan Protokol Notaris Yang Berakibat Tidak Diserahkanny a Protokol Notaris (Studi Kasus UM.MPDN DEPOK.17.154 ). Universitas Pancasila, 4(1).
Wardio, D., & Hanim, L. (2018). Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman. Jurnal Akta, 5(1).
Wirastuti, B. A., & Hartanto, J. A. (2017). Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan oleh Ahli Waris kepada Notaris Lain. Al-Qānūn Journal, 20(2).
Witasari, A. (2012). MPD BUKAN ADVOKAT PARA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS . Jurnal Hukum, 28(2).
Yetniwati, Y., Yahya, T., & Amir, D. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan. Undang: Jurnal Hukum, 4(1), 213–244. https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.213-244
(Universitas Brawijaya Malang) 
