PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF: UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF
AbstractLaw enforcement that often miseries and hurts the sense of community justice encourages one of the jurists, Satjipto Rahardjo expresses his idea about the need to involve conscience and morals in punishment. This way of punishment is then referred to as progressive law enforcement. Progressive law is a scientific endeavor that criticizes conventional punishment mechanisms; namely punish by putting forward the legal-formal truth, which is the cause of law enforcement in this country cannot give happiness to the seekers of justice. The progressive legal orientation is how to ground the truth (substantive justice), based on the premise that law is for man, not on the contrary. In addition, progressive legal notion holds that the truth of the law is not always judged from the application of laws formulated in the law, but the extent to which the law responds to developments in society. To that end, when the law is stuck in answering the community's problem, then here is the need to make a breakthrough (rule breaking). This shows that progressive law enforcement is an effort / process that always seeks truth and justice. Keywords: Law Enforcement, Progressive Law, Substantive Justice |
Full Text:
References
Atmasasmita, Romli, Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
Fauzi, Ispan Diar, Mewujudkan Paradigma Hukum Progresif, di www.hukumpedia.com diunduh pada tanggal 3 Maret 2018.
Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1993.
Rahardjo, Satjipto, “Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan”, dalam Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1 No. 1 April 2005.
-----------, ----------, Penegakan Hukum Progresif, Kompas, 2010.
-----------, ----------, Pidato Emeritus sebagai Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP tanggal 15 Desember 2000, yang Berjudul “Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder): Tiga Puluh Tahun Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan”
Ravena, Dey, Mencandra Hukum Progresif dan Peran Penegakan Hukum di Indonesia.
Rokhmad, Abu, Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Maslahah, al-manāhij; Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol VII No 1, 2013.
Salman, H. R. Otji, Filsafat Hukum: Perkembangan & Dinamika Masalah, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
Sarmadi, A. Sukris, “Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif: Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum”, dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 2 Mei 2012.
Siroj, H. A. Malthuf, Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2013.
Suhardin, Yohanes, Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 2, 2009.
Suteki, Masa Depan Hukum Progresif, Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
--------, “Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH”, artikel yang diunduh pada tanggal 05 Januari 2018.
Turiman, Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahadjo Dalam Paradigma “Thawaf”: Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2010.
Warassih, Esmi, Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011
UUD Negara Republik Indonesia 1945.
https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/01/19/perkembangan-hukum-progresif/, Perkembangan Hukum Progresif di Indonesia, diunduh pada tanggal 05 Januari 2018.
http://news.detik.com/berita/2461532/jadi-korban-pemerkosaan-fotografer-gadis-19-tahun-malah-jadi-tersangka/2, diunduh tanggal 20 Januari 2018.
https://tutinonka.wordpress.com/2008/12/15/hammurabi-sang-pencipta-hukum/ diunduh pada tanggal 10 Maret 2018.
| 10.33650/jhi.v1i2.76 |
|
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 JURNAL HAKAM